BP KARIMUN MELAKSANAKAN KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) BERSAMA KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN RI DI JAKARTA

BP Karimun berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Penetapan Kelembagaan BP Karimun  pada tanggal 31 Mei 2023 di Hotel Aryaduta (Jakarta).

Dalam kegiatan ini yang menjadi narasumber adalah Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretaris Negara, Asisten Deputi Penguat Daya Saing Kawasan Kemenetrian Koordinator Bidang Perekonomian,  Direktur Anggaran Bidang Politik Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Kepala Sub Direktorat Penyusunan Rencana Anggaran dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya Kementerian Keuangan, dan Plt. Asisten Deputi Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diwakili oleh Analis SPM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi, turut hadir dalam kegiatan FGD, Sekretaris Dewan KPBPB Bintan dan Karimun , Kepala BP Karimun, Kepala BP Bintan, Kepala BP Bintan Perwakilan Tg.Pinang dan Guru Besar Institut Pertanian Bogor Prof.Wagiono.

Adapun maksud pelaksanaan FGD Percepatan Penetapan Kelembagaan BP Karimun adalah untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dan tercapainya kesepahaman antara BP Karimun dengan stakeholder berupa legal standing kelembagaan BP Karimun. Percepatan penetapan Kelembagaan BP Karimun sangat berpengaruh dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun kedepannya.

FGD Percepatan Penetapan Kelembagaan BP Karimun ini sangat didukung oleh Kementerian terkait , hal dilihat dari hadirnya Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretaris Negara serta perwakilan dari Kementerian lainnya(twb/Drm)